gomuslim.co.id – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berharap adanya peraturan presiden terkait pelaksanaan pembayaran zakat Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena dinilai potensi pembayaran zakat dari aparatur sipil negara (ASN) cukup besar.

Wakil Ketua Baznas Zainulbahar Noor mengatakan pemerintah saat ini sedang mengkaji kembali draft peraturan presiden (Perpres) tentang penghimpunan zakat ASN melalui sistem potong gaji. Katanya, Baznas menaksir jumlahnya bisa sampai Rp 17 triliun.

“Wacana tersebut meredup seiring pro-kontra di masyarakat. Sampai hari ini kami masih berharap. Semoga jadi perhatian Setneg dan Setkab,” ungkapnya usai membuka diskusi Indeks Kesejahteraan Baznas di Jakarta, Kamis, (17/10/2019).

Selain itu, Ia berharap Pemerintah dapat memberi kemungkinan pada pelaksanaan Amandemen atas Undang-Undang No. 23 pada 2011 Tentang Zakat.

 

Baca juga:

Peringati Hari Pangan Sedunia, BAZNAS Bangun Program ‘Bank Makanan’ di Lima Provinsi

 

Zainul mengungkapkan, Baznas juga dalam dua tahun ini melakukan kajian Indeks Kesejahteraan untuk mengukur dampak dari penyaluran dana zakat kepada mustahik.

Menurutnya, dari hasil penelitan tersebut, Pemerintah dapat semakin memberikan perhatian penuh pada pelaksanaan pengumpulan zakat dari seluruh penduduk Muslim Indonesia, salah satunya yakni dengan mempercepat Perpres Zakat ASN.

Ia memaparkan pada draft Perpres yang dibuat Kemenag, sejatinya pembayaran zakat melalui sistem potong gaji sifatnya sukarela. Tidak wajib. Setiap ASN bisa mengikuti aturan itu atau tidak.

Sementara itu, Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas, Irfan Syauqi Beik mengatakan, kajian Indeks Kesejahteraan menjadi warna baru di dalam pengembangan teori yang terkait dengan ekonomi syariah. Ini adalah kontribusi Baznas terhadap dunia keilmuan, utamanya bidang ekonomi syariah. Baznas berharap kajian ini dapat memperkuat ilmu ekonomi syariah di mana zakat merupakan salah satu bagian pentingnya.

Ia mengajak masyarakat untuk turut mengontrol kinerja Baznas melalui kajian-kajian serupa. Masyarakat termasuk kalangan kampus bisa ikut menguji hasil lapangannya dengan melakukan riset menggunakan alat ukur yang sama yaitu Indeks Kesejahteraan Baznas.

“Kajian Indeks Kesejahteraan menggunakan tiga ukuran kesejahteraan, yakni Cibest (Center of Islamic Business and Economic Studies) dengan ukuran material dan spiritual. Human Development Indeks dengan ukuran pendidikan, dan kesehatan, serta kemandirian,” tutupnya. (hmz/rilis/baznas)

 

 

Baca juga:

Bersama BAZNAS, IPB Bahas SDM dan Perkembangan Ekonomi Syariah di Event IEWC 2019