gomuslim.co.id – PT Sucofindo (Persero) meresmikan 57 fasilitas laboratorium pengujian halal, alat kesehatan, peralatan elektronik, dan perangkat telekomunikasi di Laboratorium sentral Sucofindo Cibitung, Bekasi Jawa Barat, Kamis (17/10/2019). Sebanyak 57 laboratorium halal itu tersebar di seluruh Indonesia.

Fasilitas laboratorium tersebut adalah fasilitas uji halal, uji radio frekuensi untuk produk telekomunikasi, uji sterilitas untuk alat kesehatan (alkes), uji dengan chamber untuk peralatan elektronik, dan uji fotobiologis untuk peralatan luminer (produk bercahaya).

Dirut Sucofindo Bachder Djohan Buddin mengatakan, dengan peresmian laboratorium dengan ragam pengujian merupakan peran Sucofindo sebagai BUMN yaitu sebagai agen pembangunan dalam pelaksanaan peraturan perundangan di Indonesia.

 

Baca juga:

Urus Sertifikasi Halal Anti Ribet, BPJPH Siapkan Sistem Informasi Halal

 

Laboratorium pengujian produk halal didirikan untuk memudahkan pelanggan dalam memperoleh jasa laboratorium dalam membantu pemerintah memenuhi regulasi Undang-Undang (UU) nomor 33 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 tahun 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Bachder berharap upaya ini dapat memberikan layanan yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia industri.

“Tidak henti-hentinya kami terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan terbaik bagi para pelaku usaha, membantu perlindungan konsumen dan selalu berinovasi guna mendukung kepentingan bisnis,” kata Bachder.

Seperti dilansir NU Online, Kepala SBU Laboratorium, Anwar Tahir mengatakan, fasilitas laboratorium Sucofindo untuk uji halal tersebar di 57 titik layanan di seluruh Indonesia. Laboratorium ini juga selalu siap berinovasi dalam memenuhi kebutuhan pengujian alkes di dalam negeri dan mendukung pertumbuhan industri di Indonesia.

“Laboratorium uji produk halal kami sudah terakreditasi ISO 17025:2017 untuk lingkup produk daging serta olahannya, dan produk obat-obatan. Kami siap membantu program pemerintah sesuai amanat undang-undang melaksanakan Jaminan Produk Halal di Indonesia, yang mulai berlaku 17 Oktober 2019,” ujar Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro. (nov/dbs/ekonomibisnis/NUOnline)

 

 

Baca juga:

BPJPH Siapkan Sistem Pendaftaran Sertifikat Halal