gomuslim.co.id – Kementerian Agama (Kemenag) pasca ditetapkannya Undang-undang Pesantren berkewajiban untuk membuat peraturan turunannya. Setidaknya ada dua Peraturan Presiden (PP) dan 11 Peraturan Menteri Agama (PMA) yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun ke depan.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, Ahmad Zayadi mengatakan setidaknya ada dua Peraturan Presiden (PP) dan 11 Peraturan Menteri Agama (PMA) yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun ke depan. Menurutnya ada tantangan dalam menyusun peraturan turunan dari UU pesantren tersebut, di antaranya tentang standar mutu lulusan, karena istilah standar itu bisa ditafsirkan sebagai penyeragaman. Padahal pesantren adalah pendidikan masyarakat yang aslinya sudah memiliki kekhasannya sendiri-sendiri.

“Kita harus menghindari penyeragaman, tapi kita ingin semua lulusan pesantren memiliki mutu yang sama,” kata Zayadi.

Namun, menurut Zayadi, yang akan digunakan bukan istilah standar, melainkan kriteria mutu. Jika standar itu berarti maknanya harus sama, berbeda dengan kriteria itu lebih pada kompetensi dan kualitas lulusannya.

 

Baca juga:

RUU Pesantren Kini Sah Jadi Undang-Undang

 

Tantangan lain adalah membahasakan hal teknis yang sifatnya kualitatif. Karena hal itu bisa menjebak pada penyeragaman padahal itu yang harus dihindari.

“Tapi saya yakin para kiai pasti memiliki formula untuk menemukan tantangan ini,” ujarnya.

Munculnya UU Pesantren ini adalah anugerah yang harus disyukuri. Karena akan mengembalikan pesantren pada fungsi aslinya, mengingat selama ini pesantren hanya terlihat dari fungsi pendidikannya saja sementara fungsi lainnya tidak.

“Fungsi lain dari pesantren seperti pemberdayaan masyarakat dan dakwah dalam 20 tahun terakhir seperti tidak terlihat, karena yang terlihat hanya fungsi pendidikannya saja,” tuturnya.

Padahal, banyak pembangunan yang dilakukan oleh negara pada zaman dahulu berhasil karena peran pesantren. Zayadi mencontohkan tentang keberhasilan program KB (Keluarga Berencana) yang sangat berhasil berkat bantuan keluarga besar pondok pesantren di seluruh Indonesia. (nov/dbs/medcom/foto:NU)

 

 

Baca juga:

UU Pesantren Terbit, Kemenag Usul Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren