gomuslim.co.id – Ketua DPW PKB Jawa Tengah KH M Yusuf Chudlori mengatakan dunia pesantren harus bisa mengakses semua fasilitas negara yang ada. Sebab di dunia pesantren, tak hanya melulu soal pendidikan.

Acara diikuti para pengurus NU yang dipimpin langsung Rois Syuriah PWNU KH Ubaidillah Shodaqoh, Ketua Tanfidz KH Muhammad Muzammil beserta badan otonom (banom) yang ada. Hadir pula Sekretaris DPW PKB Jateng Sukirman, dan anggota dewan dari PKB, serta sejumlah pimpinan Ponpes di provinsi ini.

“Ada aspek budaya hingga ekonomi. Dengan UU ini agar semua pesantren bisa akomodir dan akses fasilitas negara,” ujar Gus Yusuf sapaan akrabnya disela-sela acara Diskusi Publik “Bedah Undang-Undang Pesantren” yang digelar PWNU Jateng dan DPW PKB Jateng, di Semarang, Senin (07/10/2019) malam.

 

Baca juga:

Direktur PD Pontren Kemenag: Kepribadian Santri Terbentuk dari Pelajaran Kitab Kuning

 

Ia menegaskan, yang harus digarisbawahi dalam UU ini adalah adanya kepedulian negara kepada pesantren. Atas dasar itu, menurutnya masih banyak masukan dari berbagai pihak agar UU ini benar-benar selaras dan tepat sasaran.

“Masih harus dibedah lagi, dan pengawalan. Karena nanti butuh Peraturan Menteri, hingga peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota,” katanya.

Ketua DPP PKB Bidang Pendidikan dan Pesantren ini menambahkan, dalam UU ini ada definisi pesantren. Mulai dari adanya kiai, masjid, madrasah, hingga adanya pendidikan khas, seperti kajian kitab kuning.

“Ada rambu-rambu. Jadi bukan hanya ada papan saja, kemudian juga bisa disebut Pesantren. Atau kemudian muncul pesantren-pesantren dadakan,” bebernya.

Gus Yusuf juga berharap dengan adanya UU ini, dorongan dana APBN ditambah. Ia menginginkan UU Pesantren ini benar-benar membawa kebaikan bagi pesantren.

“Misal BOS pesantren. Yang lebih penting kesejahteraan bagi guru ngaji. Jangan sampai seperti soal desa. Dimana setelah ada nomenklaturnya, di Kementerian, kemudian ada dana desa, namun ada banyak kades-kades yang masuk penjara,” katanya.

Ia menungkapkan dengan adanya undang-undang ini, keberadaan pesantren tidak menjadi lembaga pendidikan yang dianaktirikan.

“UU ini dari kita, oleh kita, tapi jangan sampai menjerat kita,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PWNU Jateng KH Muhammad Muzammil menyatakan, keberadaan pesantren harus terus berkibar untuk membangun karakter bangsa.

“Pesantren harus membawa kemaslahatan ummat. Kita juga memberikan apresiasi kepada PKB yang konsen dengan masalah pesantren ini,” tegasnya.

Kemudian, anggota FPKB DPR RI Marwan Dasoppang mengatakan, lahirnya UU ini karena selama ini pesantren masih dianggap sebagai lembaga pendidikan yang baru lahir.

“Padahal ada faktor historis juga, dimana Pesantren juga ajarkan nilai keislaman dan kebangsaan berupa cinta tanah air,” tutupnya. (hmz/sindo)

 

 

Baca juga:

Pemprov Jatim Bersama PWNU Sediakan Ponpes untuk Anak Korban Kerusuhan Wamena