gomuslim.co.id Sebagai provinsi yang berfungsi sebagai penghubung antar wilayah di Indonesia, menjadikan Jawa Tengah sangat strategis untuk beragam kegiatan pemerintahan, pendidikan dan komersil. Tercatat melalui Kementerian Agama RI, faktanya ada sejumlah 90ribuan titik lokasi tanah wakaf di provinsi Jawa Tengah. Sehingga sengketa tanah wakaf di provinsi ini amat sangat tinggi khususnya selama 3 tahun terakhir dimana banyak yang terkena Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTR) seperti jalan tol trans jawa.

Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selama tiga hari mengadakan Lokakarya penyelesaian Sengketa perwakafan di Provinsi Jawa Tengah guna mengatasi beragam masalah.

Acara diadakan di Hotel The Sunan Solo selama tiga hari, dari hari Senin hingga hari Rabu (07-09/10), dihadiri oleh 70 peserta yang berasal dari nazhir, BWI dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Muhammad Fuad Nasar menyampaikan, bahwa dalam kasus sengketa tanah wakaf seperti tukar menukar (Ruislag). Hal yang perlu dipahami dalam hal ini bukan hanya menukar yang jauh lebih besar dan lebih bagus namun ada nilai strategis wakaf yang harus dijaga.

“Karena itu, saya sangat mengapresiasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang sangat tanggap dan aktif dalam penyelesaian sengketa ini khususnya yang terkena RUTR sebanyak 84 jumlah dan sudah dilakukan penggantian sebanyak 30%,” jelasnya.

 

Baca juga:

Zakat dan Wakaf Goes to Campus Hadir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

 

“Dalam kasus sengketa wakaf setidaknya ada dua jenis stakeholder kunci dan stakeholder utama. Stakeholder kunci terdiri dari Wakif, Nadzir Wakaf, Kementerian Agama RI, Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional. Serta stake holder utama terdiri dari MUI (Majelis Ulama Indonesia), DPR-RI, Bank Indonesia, LKS PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang), Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Daerah. Sehingga diharapkan bisa bersinergi antar stakeholder dalam kasus penyelesaian sengketa tanah wakaf,” tambahnya.

Kemudian hal tersebut turut ditanggapi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Farhani, bahwa penyelesaian sengketa tanah wakaf setidaknya ada tiga hal sebab masa lalu seperti tidak ada bukti kepemilikan dari wakif, ketika penyerahan wakaf hanya ada nazhir dan wakif, serta kompetensi nazhir dalam hal pengelolaan wakaf. Karena itu, pemanfaatan teknologi dan komunikasi yang efektif antar pihak terkait sangat diperlukan dalam kasus penyelesaian sengketa tanah wakaf. (fau/bimasislam/dbs)