gomuslim.co.id – Mandatori sertifikasi halal undang-undang jaminan produk halal (UU JPH) akan mulai berlaku pada 17 Oktober 2019 mendatang. Dalam pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Founder Halal Corner, Aisha Maharani memandang penerapan wajib sertifikasi halal ini akan mempengaruhi prospek bisnis produk halal Indonesia di masa depan. Ia menilai ada dua sisi berbeda tergantung dari peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

“Kalau BPJPH berhasil dalam menyelenggarakan JPH ini, insya Allah produk halal kita akan jauh lebih bertambah, jauh lebih kuat secara regulasi. Karena ini kan dokumen Negara. Untuk ekspor Government to Government (G to G), dokumen halal lebih kuat karena yang mengeluarkan pemerintah,” ujarnya kepada gomuslim dalam Mentoring UKM ‘Cara Mudah Mendapatkan Sertifikat Halal’, Sabtu (05/10/2019).

Sebaliknya, jika BPJPH belum siap secara menyeluruh dalam penyelenggaraan jaminan halal baik karena kompetensinya kurang atau belum bisa mengakomodir sertifikasi, maka justru akan menjadi sebuah kemunduran.

“Jadi ini bisa jadi dua sisi. Kita udah diskusi dengan banyak pihak kalau ini berhasil, maka akan mengangkat nama baik Indonesia. Tapi kalau ini tidak berhasil oleh BPJPH, ya kita mundur dan nama kita juga tidak baik di mata dunia internasional,” katanya.

 

Baca juga:

Sekjen Kemenag: Layanan Jaminan Produk Halal Jadi Tugas Bersama Kementerian dan Lembaga Terkait

 

Aisha pun menyoroti beberapa teknis prosedur sertifikasi halal yang belum clear dari BPJPH. Hal tersebut mengenai sistem dan teknis yang nantinya akan diberlakukan kepada para UKM atau perusahaan.

Namun demikian, pihaknya sebagai halal consultant sekaligus penggerak halal kita tidak bisa menunggu BPJPH menjelaskan baru kemudian bergerak.

“Pokoknya yang dilakukan Halal Corner itu mengedukasi terus menerus, baik itu konsumen maupun produsen. Kalau produsen seperti mentoring ini atau pendampingan yang sifatnya komersil (consulting),” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap agar BPJPH terus menerus memberikan sosialisasi sistem yang dibuat kepada masyarakat. “Yang kita perlukan untuk produsen adalah bagaimana teknis administrasi dalam sertifikasi ini yang harus mereka jabarkan. Bagaimana mendaftarkan produk, apakah langsung manual atau online? Jadi harus ada kepastian prosedur dan sistem,” tuturnya.

Aisha pun mendorong agar semua pihak terkait untuk tidak menyudutkan pihak mana pun. Kalau ada kekurangan, kasih masukan dan perbaiki.

“Yang penting adalah sinergi untuk kita berdayakan industri halal di Indonesia,” pungkasnya. (jms)

Baca juga:

Bahas Regulasi Halal di Indonesia, Kepala BPJPH Terima Kunjungan Delegasi Uni Eropa