gomuslim.co.id – Pemerintah Turki mecanangkan program pembangunan Kota dengan sejuta rumah bagi pengungsi Suriah. Rencana proyek konstruksi itu dinilai besar dalam membangun komunitas baru perkotaan yang merupakan sebagai bagian dari niat pemerintah Turki untuk memukimkan kembali pengungsi Suriah.

Dilansir Media Rudaw pada Senin, (30/9/2019), Sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa 140 desa, masing-masing menampung 5.000 pengungsi Suriah, dan 10 distrik, masing-masing menampung 30.000 pengungsi Suriah, akan dibangun di zona aman, sekitar 30-40 kilometer ke dalam wilayah Suriah.

Secara total, 200.000 tempat tinggal akan dibangun untuk menampung sekitar satu juta warga Suriah yang telah melarikan diri ke Turki sejak konflik sipil meletus pada tahun 2011 dan munculnya ISIS.

 

Baca juga:

Menteri Turki Minta Bangladesh Bangun Kampung untuk Para Pengungsi Muslim Rohingya

 

Rencana pembangunan juga termasuk aula olahraga, sekolah, pusat pemuda, masjid, dan klinik medis. Seluruh proyek diperkirakan menelan biaya sekitar USD 27 miliar (sekitar Rp383 triliun lebih). Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berbagi rencana ini dengan para pejabat Amerika Serikat dalam kunjungannya ke Majelis Umum PBB pekan ini.

Turki dan AS sepakat pada awal Agustus untuk menetapkan zona aman di beberapa bagian Suriah utara, untuk mengatasi kekhawatiran keamanan Ankara tentang pasukan Kurdi di Suriah utara. Ankara dan Washington juga telah membahas pemindahan beberapa dari 3,6 juta pengungsi Suriah yang tinggal di Turki, meskipun mereka tampaknya masih tidak setuju mengenai perinciannya.

“Kami ingin dapat memukimkan kembali dua juta warga Suriah ke dalam koridor perdamaian dengan dukungan masyarakat internasional,” kata Erdogan kepada para pemimpin dunia di PBB pada hari Selasa (24/9), sambil memegang peta zona aman yang diusulkan yang mencakup seluruh perbatasan Turki dengan wilayah tersebut.

“Jika kita dapat memperluas koridor ini ke garis Deir ez-Zor-Raqqa, kita dapat meningkatkan jumlah warga Suriah yang pulang dari Turki, Eropa, dan negara-negara lain hingga tiga juta,” tambahnya.

Kedalaman zona ini adalah titik utama ketidaksepakatan antara Turki, AS, dan pasukan yang dipimpin Kurdi dan administrasi sipil yang mengatur Administrasi Otonomi Suriah Utara dan Timur (NES). Para pejabat Kurdi mengatakan zona itu tidak akan melebihi 14 kilometer dan bahwa pengungsi yang tidak berasal dari daerah itu akan dilarang menetap di sana.

“Kami telah memberi tahu orang-orang Amerika bahwa hanya orang-orang lokal dari daerah yang dapat kembali. Dan mereka tahu ini,” kata Ilham Ahmed, wakil ketua Dewan Demokratik Suriah (SDC) mengatakan kepada Defense Post dalam sebuah wawancara pada 24 September.

Ditanya tentang posisi AS dalam masalah ini, utusan khusus Washington untuk Suriah James Jeffrey mengatakan dalam sebuah briefing pada hari Kamis (26/9) bahwa setiap pengembalian harus dilakukan secara sukarela dan harus melibatkan badan pengungsi PBB.

“Tapi kami telah mendaftar untuk mengembalikan para pengungsi ke rumah mereka jika mereka datang ke daerah itu. Itu bagian dari posisi keseluruhan kami pada konflik Suriah secara umum, dan termasuk timur laut, dan termasuk dalam pengaturan ini,” sambungnya.

Kelompok bersenjata yang didukung AS di Suriah utara, Pasukan Demokrat Suriah (SDF), dipimpin oleh Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG), yang dianggap Turki sebagai cabang Suriah dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

Ankara menganggap kehadiran SDF di perbatasannya sebagai ancaman keamanan. Para pejabat AS mengatakan mereka memahami keprihatinan Turki, tetapi tidak akan meninggalkan sekutu Kurdi mereka yang memimpin serangan terhadap ISIS di Suriah utara.

Sesuai dengan perjanjian zona aman yang dibuat antara AS dan Turki, SDF telah menarik diri dari beberapa daerah di sepanjang perbatasan dan menghancurkan benteng mereka untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap kesepakatan tersebut. Pasukan Turki dan AS telah memulai patroli udara dan darat di zona aman yang diusulkan, tetapi Erdogan mengatakan ini tidak cukup. Dia telah mengancam untuk melakukannya sendiri, menetapkan zona aman pada akhir September jika AS tidak bertindak lebih cepat. (hmz/rudaw)

 

Baca juga:

Pertemuan Menlu Yordania, Mesir, dan Irak Bahas Perdamaian Palestina